DG NUSANTARA: Kapolri Perintahkan Tindakan Tegas Terukur Hadapi Massa yang Terobos Markas Polisi

 

kapolri

Situasi keamanan nasional kembali menjadi sorotan publik. Gelombang demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum hingga kantor kepolisian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa aparat harus mengambil tindakan tegas dan terukur kepada massa yang berusaha menerobos markas kepolisian.

Instruksi ini menjadi sinyal bahwa negara tidak akan membiarkan simbol-simbol keamanan dilecehkan oleh tindakan anarkistis.

---

Perintah Kapolri: Tindakan Tegas Terukur

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa perintah Kapolri jelas: setiap upaya massa untuk menerobos markas, asrama, atau fasilitas kepolisian harus dihadapi dengan tegas. Hal ini karena markas kepolisian bukan hanya sekadar bangunan, melainkan representasi negara dan kedaulatan hukum.

“Massa yang terobos Mako Polri harus ditindak tegas dan terukur karena Mako Polri adalah representasi dari negara kita,” ujar Dedi.

Perintah ini juga sejalan dengan potongan video arahan Kapolri yang viral di media sosial, di mana Sigit menyebut aparat boleh menggunakan peluru karet untuk menghalau massa yang mencoba masuk dan membahayakan keluarga personel.

---

Latar Belakang: Kericuhan dan Perusakan Fasilitas Umum

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kantor polisi menjadi sasaran amukan massa. Tidak hanya fasilitas kepolisian yang dirusak, tetapi juga fasilitas umum lain ikut menjadi korban. Aksi-aksi anarkis ini semakin meresahkan masyarakat, apalagi ketika kepolisian sebagai simbol penegakan hukum turut diserang.

Kerusuhan ini memunculkan kekhawatiran luas mengenai stabilitas keamanan nasional. Dalam sejarah Indonesia, kerusuhan besar kerap membawa dampak domino ke aspek sosial, politik, dan ekonomi.

---

Respons Presiden Prabowo: Negara Tidak Boleh Kalah

Menanggapi perkembangan yang memanas, Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk memberikan arahan langsung. Arahan presiden jelas: ambil langkah tegas sesuai aturan hukum terhadap tindakan anarkistis.

“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan yang bersifat anarkistis, kami TNI dan Polri diminta mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku,” ungkap Kapolri di Bogor (30/8).

Dengan demikian, strategi pemerintah jelas: mengutamakan ketertiban umum sekaligus memastikan hak menyampaikan pendapat tetap berjalan tanpa melanggar hukum.

---

Tantangan di Lapangan

Meski perintah tegas sudah dikeluarkan, aparat menghadapi tantangan besar dalam membedakan massa yang benar-benar menyuarakan aspirasi dengan kelompok perusuh. Hal ini penting agar tindakan aparat tetap berada dalam koridor proporsional, terukur, dan akuntabel.

Di era media sosial, setiap langkah aparat juga langsung disorot publik. Kesalahan kecil bisa berujung viral dan menimbulkan persepsi negatif. Oleh sebab itu, perintah Kapolri soal tindakan “tegas tapi terukur” menjadi penekanan utama.

---

Persatuan dan Kesatuan: Ajakan dari Polri

Selain instruksi keras, Kapolri dan Wakapolri juga mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan.

“Mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan serta kedamaian Indonesia. Negara tidak boleh kalah dengan perusuh yang merusak,” tegas Dedi Prasetyo.

Ajakan ini menjadi pengingat bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh rakyat. Tanpa kesadaran kolektif, kerusuhan dapat menimbulkan kerugian sosial-ekonomi yang luas.

---

Dampak Sosial dan Ekonomi

Kerusuhan yang menyasar fasilitas publik dan kepolisian tidak hanya merugikan negara secara simbolis, tetapi juga berdampak langsung pada roda perekonomian. Pengusaha, seperti yang diungkap Kadin DKI, mulai waswas. Banyak mal dan pusat perbelanjaan memilih tutup sementara karena khawatir aksi massa merembet ke wilayah usaha.

Jika kondisi ini berlarut-larut, bukan tidak mungkin Indonesia menghadapi bayangan krisis sosial-ekonomi seperti 1998.

---

Kesimpulan

Perintah Kapolri untuk mengambil tindakan tegas dan terukur menjadi refleksi serius atas situasi keamanan yang tengah memanas. Negara harus hadir dan tidak boleh kalah dengan tindakan anarkis. Namun demikian, pendekatan yang dilakukan tetap harus memegang prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas agar kepercayaan publik tidak luntur.

Ke depan, tantangan Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan stabilitas keamanan nasional. Jika kedua hal ini bisa dikelola dengan baik, maka Indonesia dapat melewati masa-masa sulit ini tanpa harus mengulang luka sejarah kerusuhan masa lalu.

Daftar Isi [Tutup]